GAMBIR DI KABUPATEN MERAUKE

TANAMAN GAMBIR (Uncaria gambir Hunt)     

          Gambir (Uncaria gambir Hunt) merupakan tumbuhan perdu setengah merambat dengan percabangan memanjang. Termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas magnoliopsida dari famili Rubiaceae (Rusdie, 2007). Gambir merupakan liana yang batangnya mudahnya berbentuk persegi dan batang utamanya tegak, dilengkapi dengan kait yang melengkung. Kait itu merupakan modifikasi dari gagang perbungaan. Daunnya berhadapan, agak menjangat, pinggirannya rata berbentuk bulat telur sampai lonjong. Pertulangan daun bagian bawah menonjol dengan rambut domatia dimana penumpunya rata. Bunganya berbentuk bongkol yang tumbuh diketiak daun dan ujung ranting dengan diameter 6-8 cm dengan tangkai bunga mencapai 3 mm. Buahnya berbentuk bulat agak lonjong, dengan diameter 15-17,5 mm (Djarwaningsih, 1993).

          Di Indonesia gambir pada umumnya digunakan untuk menyirih. Gambir diketahui merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran proses dalam perut dan usus (Djarwaningsih, 1993). Fungsi gambir yang lain adalah untuk campuran obat seperti untuk luka bakar, obat sakit kepala, obat diare, obat disentri, obat kumur-kumur, obat sariawan, serta obat sakit kulit yang digunakan dengan cara dibalurkan, penyamak kulit dan bahan pewarna tekstil. Fungsi yang tengah dikembangkan juga adalah sebagai perekat kayu lapis atau papan partikel (Nazir, 2003). Menurut Ridsdale (1993), gambir memiliki tiga kegunaan utama yaitu: (1) untuk penyamak kulit, (2) untuk menyirih yang dikonsumsi bersama buah pinang (Areca catechu L), kapur dan daun sirih (Piper betle L.) serta (3) untuk obat-obatan.  Fungsi yang tengah dikembangkan juga adalah sebagai perekat kayu lapis atau papan partikel. Produk ini masih harus bersaing dengan sumber perekat kayu lain, seperti kulit kayu Acacia mearnsii, kayu Schinopsis balansa, serta kulit polong Caesalpinia spinosa yang dihasilkan negara lain.

Kandungan yang utama dan juga dikandung oleh banyak anggota Uncaria lainnya adalah flavonoid (terutama gambiriin), katekin (sampai 51%), zat penyamak (22-50%), serta sejumlah alkaloid (seperti gambirtannin dan turunan dihidro- dan okso-nya. Selain itu gambir dijadikan obat-obatan modern yang diproduksi negara jerman, dan juga sebagai pewarna cat pakaian.

Secara modern gambir banyak digunakan sebagai bahan baku industri farmasi dan makanan, di antaranya bahan baku obat penyakit hati dengan paten “catergen”, bahan baku permen yang melegakan kerongkongan bagi perokok di Jepang karena gambir mampu menetralisir nikotin. Sedangkan di Singapura gambir digunakan sebagai bahan baku obat sakit perut dan sakit gigi (Suherdi dkk, l99l; Nazir, 2000). 

Potensi Gambir di Kabupaten Merauke cukup menjanjikan, akan tetapi masyarakat selama ini hanya memanfaatkan tanaman yang telah tumbuh secara alami tanpa adanya usaha untuk mengembangbiakan dan atau membudidayakan  tanaman ini. Hal ini dapat mengakibatkan populasinya di alam makin sedikit, bahkan dikhawatirkan akan menjurus ke tingkat kepunahan. Selama ini masyarakat mengambil kulit gambir tidak dengan cara menyamak atau hanya menguliti saja tetapi mereka langsung menebang pohon gambir tersebut untuk diambil kulitnya dan dijual kepada pengumpul atau untuk di konsumsi sendiri bersama siri, pinang dan kapur. Sejalan dengan makin maraknya investasi perkebunan di Kabupaten Merauke, dikhawatirkan gambir akan semakin langkah di Merauke sebagai akibat dari landclearing yang dilakukan oleh perusahan-perusahan investor perkebunan yang akan berakibat pada hilangnya sebagian besar spesies dan jenis-jenis endemik asal Merauke. Yang paling disayangkan adalah jika hal tersebut terjadi, maka gambir akan menjadi barang langkah bagi masyarakat Merauke dan bahkan mungkin akan didatangkan dari daerah lain. 

Oleh karena itu lewat tulisan ini saya mengajak kita semua agar tetap menjaga dan memelihara tanaman gambir yang sudah ada, bila perlu kita kembangbiakan agar ke depan anak cucu kita, generasi mendatang juga dapat melihat dan tau bahwa pohon gambir itu yang begini.

HGU

HAK GUNA USAHA

1.   Pengertian

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun , yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha ( Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996).

2.   Subyek Hak Guna Usaha

Subyek Hak Guna Usaha sesuai Pasal 30 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah :

-      Warga negara Indonesia

-      Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik
perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang Hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama (Pasal 28 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 1996).

3.   Proses Terjadinya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan Penetapan Pemerintah dan Konversi. Terjadinya Hak Guna Usaha karena Penetapan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 dan Pasal 37 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yakni berasal dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diberikan Pemerintah sebagai Hak Guna Usaha kepada yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedang terjadinya Hak Guna Usaha karena Konversi sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Konversi dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) antara lain ditentukan :

-      Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menjadi Hak Guna Usaha untuk sisa waktunya, selama-lamanya 20 tahun ;

-      Hak-hak atas tanah seperti : Hak Agrarisch Eigendom, Hak Milik Adat, Hak Grant Sultan, Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikulir dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik, sejak mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur lebih lanjut pada Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut :

1. Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Pemberian Hak Guna Usaha tersebut wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan.
3. Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai dengan ketentuan 22 Peraturan Perundang-undangan (Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikan (tersebut).

4.   Hapus nya Hak Guna Usaha

Hapusnya Hak Guna Usaha ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebabkan :

1. Jangka waktunya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian atau Perpanjangannya;
2. Dihentikan/dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, misalnya : tidak terpenuhinya dan/atau dilanggarnya kewajibankewajiban pemegang hak; adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum ;
5. Tanah diterlantarkan
6. Tanahnya musnah ;
7. Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hak tersebut. Diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sebagaimana lahirnya Hak Guna Usaha dicatat dalam Buku tanah, maka hapusnya Hak Guna Usaha juga harus dicatat menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

PERATURAN KEHUTANAN 2014

DAFTAR PERATURAN KEHUTANAN TAHUN 2014

NOMOR PERATURAN	TENTANG
Permenhut P.1/Menhut-II/2014	PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.
Permenhut P.3/Menhut-II/2014	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2014 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.
Permenhut P.8/Menhut-II/2014	PEMBATASAN LUASAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAU IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN PRODUKSI.
Permenhut P.16/Menhut-II/2014	PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTANPERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Permenhut P.17/Menhut-II/2014	TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Permenhut P.19/Menhut-II/2014	TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
Permenhut P.27/Menhut-II/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
Permenhut P.28/Menhut-II/2014	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
Permenhut P.29/Menhut-II/2014	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Permenhut P.30/Menhut-II/2014	INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Permenhut P.31/Menhut-II/2014	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
Permenhut P.38/Menhut-II/2014	TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAANTARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN ALAM.
Permenhut P.41/Menhut-II/2014	PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM
Permenhut P.42/Menhut-II/2014	PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
Perdirjen P.3/VI-BIKPHH/2014	TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN ALAM
Perdirjen P.4/VI-BIKPHH/2014	PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

"LUAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MERAUKE"

DAFTAR LUAS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MERAUKE

SESUAI LAMPIRAN SK 782 / MENHUT –II /2012

TANGGAL 27 DESEMBER 2012

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)
1.	TUBUH AIR	99.061
2.	AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)	436.796
3.	HUTAN LINDUNG (HL)	276.218
4.	HUTAN PRODUKSI (HP)	1.010.279
5.	HUTAN PRODUKSI KONVERSI (HPK)	1.311.254
6.	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	228.297
7.	KAWASAN SUAKA ALAM (KSA)	1.450.998
8.	KSA PERAIRAN	-
TOTAL		4.812.903

“Sumber : Hasil Perhitungan BPKH Wilayah X Jayapura”