Selasa, 22 Oktober 2024

PERMEN LHK NO. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

di Tidak ada komentar:
PP NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
di Tidak ada komentar:

PERGUB PAPUA SELATAN NO. 18 TAHUN 2024 TENTANG KPH

Peraturan Gubernur Papua Selatan Tentang Struktur Kesatuan Pemangkuan HUtan di Wilayah Provinsi Papua Selatan
di Tidak ada komentar:

Minggu, 24 Oktober 2021

PERMEN LHK YANG SUDAH TIDAK BERLAKU

 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI HAPUS PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuanga

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Guber

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaata

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja da

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk.Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubah

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Y

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Mempero

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman Dalam Kawasan Hutan

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut

35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Kebun Bibit Rakyat

38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka

40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elek

43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.



SUMBER : WEBSITE KEMENTERIAN LHK


di Tidak ada komentar:

Jumat, 30 Juli 2021

HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

 

JENIS HUTAN  KONSERVASI DI KABUPATEN MERAUKE 

 

1.      Cagar Alam DANAU BIAN; Merauke, Papua, 110.463,62 ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.757/Menhut-II/2013 Tanggal 31 Oktober 2013

2.      Cagar Alam BUPUL; Merauke, Papua, 92.704,00 ha, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999

3.      Cagar Alam PULAU POMBO; Merauke, Papua, 100,00 ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982.

4.      Suaka Margasatwa PULAU DOLOK; Merauke, Papua. 664.627,97 ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 305/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998.

5.      Suaka Margasatwa PULAU KOMOLON; Merauke, Papua. 84.130,40 ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982.

6.      Suaka Margasatwa MUARA SAVAN; Merauke, Papua. 8,261 ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999.

  1. Taman Nasional Wasur; Merauke, Papua. 413.810 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 282/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997.

 

 

 

                         Sumber : Wikipedia

di Tidak ada komentar:

Kamis, 29 Oktober 2020

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG IPHHK DAN IPKO DI PROVINSI PAPUA

 


PERGUB PAPUA NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DI PROVINSI PAPUA

 

Bagian Kedua

Permohonan IPHHK

Pasal 7

(1)

IPHHK diberikan kepada :

 

a.

Perorangan pemilik hak ulayat dan orang asli Papua lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik ulayat, dan

 

b.

Koperasi / Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas)

(2)

Lokasi yang dapat dimohon :

 

a.

Kawasan budidaya non kehutanan atau areal penggunaan lain;

 

b.

Hutan produksi yang tidak dibebani izin;

 

c.

Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin pemanfaatan hutan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan, dilaksanakan dengan skema kemitraan; dan

 

d.

Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin lainnya, wajib mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 8

IPHHK  diterbitkan oleh Kepala Dinas PMPTSP atas nama Gubernur berdasarkan telaahan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)

IPHHK diberikan berdasarkan permohonan tertulis

(2)

Permohonan IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur,  melalui melalui Kepala Dinas PMPTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Bupati / Walikota, KCDK atau Kepala KPH

(3)

Permohonan yang diajukan wajib dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan

(4)

Format Blangko Permohonan IPHHK, Surat Keterangan Kepemilikan Hak Ulayat, DaftarcPeralatan Kerja dan sketsa/peta lokasi IPHHK, sebagaimana dimaksudpada ayat 1 tercantum dalam  Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini.                                 

Pasal 10

(1)

Permohonan IPHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilengkapi dengan persyaratan :

 

a.

Fotocopy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan – perubahannya untuk koperasi;

 

b.

Surat keterangan kepemilikan hak ulayat / hak pemilik dari kepala suku, kepala kampong setempat;

 

c.

Peta atau sketsa lokasi yang mencantumkan koordinat geografis areal yang dimohon  dan ditandatangani oleh pemilik hak ulayat; dan

 

d.

Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu;

Pasal 11

(1)

Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 CDK atau KPH memeriksa kelengkapan berkas secara administrasi dan bila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan lapangan;

(2)

Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, maka hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilampiri peta;

(3)

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KCDK atau Kepala KPH menerbitkan rekomendasi;

(4)

Penerbitan rekomendasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tembusan permohonan diterima. Dalam hal 5 (lima) dalam hari kerja KCDK/Kepala KPH tidak menerbitkan rekomendasi maka rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Dinas;

(5)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Permohonan IPkO

 Pasal 12

(1)

IPKO dapat diberikan kepada perorangan, asosiasi usaha perkayuan, Koperasi dan Badan Usaha.

(2)

IPKO diberikan berdasarkan permohonan.

(3)

Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan :

 

a.

Fotocopy akte pendirian badan usaha serta perubahan – perubahannya;

 

b.

SIUP

 

c.

SITU

 

d.

NPWP

 

e.

SPPL

 

f.

Surat pernyataan bermaterai tidak memperdagangkan dan memfasilitasi peredaran hasil hutan kayu produksi IPHHK untuk perdagangan antar Provinsi dana tau diekspor

 

g.

Peta /denah lokasi yang mencantumkan koordinat geografis; dan

 

h.

peralatan

(4)

Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditujukan kepada Gubernur  melalui melalui Kepala Dinas PMPTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Bupati / Walikota, KCDK atau Kepala KPH

(5)

IPKO diterbitkan oleh Kepala Dinas PMPTSP atas nama Gubernur berdasarkan telaahan teknis dari Kepala Dinas.

(6)

IPKO berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

(7)

Setiap pemegang IPKO diberikan kuota / jatah penampungan maksimal 1.000 (seribu) meter kubik kayu gergajian per tahun.

Pasal 13

(1)

Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 4 CDK atau KPH memeriksa kelengkapan berkas secara administrasi dan bila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan lapangan;

(2)

Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, maka hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilampiri peta;

(3)

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KCDK atau Kepala KPH menerbitkan rekomendasi;

(4)

Penerbitan rekomendasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tembusan permohonan diterima.

(5)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Gubernur Papua Tahun 2019 Nomor 65.

 


di Tidak ada komentar:

Senin, 11 Mei 2020

DOA BAPA KAMI DALAM BAHASA NAKARHAMTO

 Ma'rom yamo na sorka ranne
Di kuduskanlah Amya
Kerajaan Mya nmai
Kehendak Mya njadi na bumi etiwa'o na sorka ranne
Mnyan na yamo nei hia wlyew mameda secukupnya
Noi mkas ampo yamo na aan mameda etiwa'o yamo kasampo ei .e essan na yamo oo
Yane mnyodi yamo na pencowanna ranne
Tapi mpyardano yamo na me ka' nane
Karnakerayaan Awyamyae
Kuaso kemuliaan sampe selama-lamanya
Amin.
di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)
  • ANGKA KONVERSI
    ANGKA KONVERSI DARI METER KUBIK (M³) KE TON            Di bawah ini adalah besaran angka konversi dari meter kubik ke ton sesuai S...
  • BAHASA DAERAH TIGA KAMPUNG DI BABAR TIMUR
    BAHASA DAERAH KAMPUNG NAKARHAMTO, YATOKE DAN ILWYAR : Untuk Angka / bilangan : Satu                                       : Mede Dua...
  • CONTOH PERHITUNGAN PSDH, DR DAN PNT
    PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenaka...